Kartu Indonesia Pintar Jangan Terburu-buru

Presiden Joko Widodo di dampingi oleh Ibu Negara Iriana peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014). Peluncuran kartu yang di hadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan menteri Kabinet Kerja lainya tersebut sebagai pemenuhan janji Jokowi semasa kampanye dulu. (Warta Kota/Henry Lopulalan)

JAKARTA, KOMPAS.com - Para penggiat Gerakan Indonesia Pintar meminta Presiden Joko Widodo menunda menandatangani rancangan instruksi presiden yang menandai peluncuran Kartu Indonesia Pintar. Mekanisme penyaluran bantuan itu dinilai belum jelas.

Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan menandatangani instruksi presiden (inpres) yang menandai peluncuran program Simpanan Keluarga Sejahtera, Indonesia Pintar, dan Indonesia Sehat beserta kartu-kartu untuk mengakses program itu pada awal minggu ini.

”Kami mendesak Presiden untuk tidak terburu-buru meluncurkan program dan menunda menandatangani rancangan inpres itu karena mengandung berbagai kelemahan,” ujar Alpha Amirrachman, Sekretaris Jenderal Gerakan Indonesia Pintar, lewat siaran persnya, Minggu (2/11).

Menurut Alpha, rancangan inpres itu tidak mencerminkan teknik operasional yang memadai untuk menjamin program penting itu dapat menyasar mereka yang betul-betul membutuhkan. ”Rancangan inpres ini menyebutkan TNP2TK (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) sebagai pintu data, sementara data yang dimiliki tidak secara komprehensif menggambarkan karakteristik hambatan bagi anak-anak dalam pemenuhan haknya, misalnya secara geografi, ekonomi, dan sosial,” ujarnya.

Belum jelas pula cara pemerintah mengantisipasi pelosok-pelosok wilayah yang tidak terdapat jasa perbankan. ”Jangan sampai penerima malah habis di ongkos untuk mendapatkan bantuan. Semestinya ada bank keliling untuk ke pelosok-pelosok. Bank pembangunan daerah juga sebaiknya dilibatkan untuk menjamin keterjangkauan,” ujar Yanti Sriyulianti, Ketua Gerakan Indonesia Pintar.

Peluncuran program itu terkesan terburu-buru dan tidak matang. ”Padahal, peningkatan sasaran dari program ini harus mencakup 40 persen dari keluarga termiskin. Semua penduduk miskin, tidak peduli miskin atau rentan miskin,” kata Yanti.

Penandatanganan rancangan inpres yang tidak matang itu oleh Presiden, menurut Yanti, berpotensi meruntuhkan kredibilitas Kartu Indonesia Pintar dan program lain. (ELN)

---

Editor	: Hindra Liauw
Sumber	: KOMPAS CETAK